Ukuran Mutu Bukan Hanya UN
Hasil Akreditasi Sekolah Dapat Dijadikan Acuan
29 November 2016 0 komentar
JAKARTA, KOMPAS — Kekhawatiran terhadap tiadanya standar mutu yang dapat mengukur keberhasilan pendidikan secara nasional tidak beralasan. Pengukuran mutu pendidikan di Indonesia sudah ada dan tinggal dikembangkan sehingga tidak bergantung pada ujian nasional saja.
Dewan Pembina Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najelaa Shihab, di Jakarta, Senin (28/11), mengatakan, untuk memetakan pendidikan, sebenarnya hasil akreditasi sekolah/madrasah dapat dipakai. Harus ada komitmen bahwa hasil akreditasi memang mencerminkan penilaian yang sesungguhnya dari sebuah institusi pendidikan secara komprehensif.
Selain itu, ujar Najelaa yang juga pendiri Sekolah Cikal, Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud sebenarnya sudah mengembangkan Indonesian National Assessment Programme yang diujicobakan di beberapa provinsi. "Tidak perlu bergantung sepenuhnya pada UN, yang seakan-akan bisa mengukur semua keinginan untuk penilaian mutu," kata Najelaa.
Terkait pemerataan kualitas pendidikan yang sudah didesentralisasikan, ujar Najelaa, memang perlu seluruh komponen terkait duduk bersama lagi. Peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah harus jelas.
Dalam rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR dengan organisasi guru, rencana moratorium UN juga disinggung. Kondisi sarana/prasarana sekolah belum ideal. Bukan hanya masih banyak ruang kelas yang rusak, fasilitas penting lainnya, seperti perpustakaan, laboratorium, dan bengkel kerja, juga kurang.
"Meski guru diharapkan tetap bisa mengajar secara kreatif di tengah keterbatasan sarpras pendidikan, kami menganggap sarana prasarana tetap dibutuhkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan," kata Ketua Panja Abdul Fikri.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia M Ramli Rahim mengatakan, penggunaan dana pendidikan yang belum terbukti mendukung mutu pendidikan, seperti dana UN, seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan fasilitas dasar yang dibutuhkan sekolah. Dengan penguatan kompetensi guru, kemajuan pendidikan memiliki harapan.
Kelengkapan sarana
Wacana moratorium UN juga bersambut di daerah. Kepala SMP Negeri 2 Palangkaraya Muhammad Usman dan Guru Fisika SMP Negeri 2 Palangkaraya Wawan Heriyadi, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nurul Edy, sepakat fungsi UN sebagai alat pemetaan mutu pendidikan secara nasional masih diperlukan.
Namun, Usman mengatakan, kelengkapan sarana prasarana penunjang mutu juga sangat perlu distandarkan. Memang perlu dikaji lagi seperti apa bentuknya sehingga pemetaan secara nasional bisa diketahui.
Sebagian guru di Tasikmalaya, Jawa Barat, siap menggelar ujian kelulusan mandiri. Namun, guru SD 2 Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Opik Abdillah mengingatkan, infrastruktur belajar dan ujian akhir juga harus disiapkan dan diperkuat di tiap sekolah. "Khususnya bagi kami yang mengajar di pelosok. Jangan sampai kesenjangan infrastruktur pendidikan menghambat pelaksanaan ujian akhir di tingkat daerah," katanya. (ELN/DKA/CHE/DMU)
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 November 2016, di halaman 12 dengan judul "Ukuran Mutu Bukan Hanya UN".
Hasil Akreditasi Sekolah Dapat Dijadikan Acuan
29 November 2016 0 komentar
JAKARTA, KOMPAS — Kekhawatiran terhadap tiadanya standar mutu yang dapat mengukur keberhasilan pendidikan secara nasional tidak beralasan. Pengukuran mutu pendidikan di Indonesia sudah ada dan tinggal dikembangkan sehingga tidak bergantung pada ujian nasional saja.
Dewan Pembina Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najelaa Shihab, di Jakarta, Senin (28/11), mengatakan, untuk memetakan pendidikan, sebenarnya hasil akreditasi sekolah/madrasah dapat dipakai. Harus ada komitmen bahwa hasil akreditasi memang mencerminkan penilaian yang sesungguhnya dari sebuah institusi pendidikan secara komprehensif.
Selain itu, ujar Najelaa yang juga pendiri Sekolah Cikal, Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud sebenarnya sudah mengembangkan Indonesian National Assessment Programme yang diujicobakan di beberapa provinsi. "Tidak perlu bergantung sepenuhnya pada UN, yang seakan-akan bisa mengukur semua keinginan untuk penilaian mutu," kata Najelaa.
Terkait pemerataan kualitas pendidikan yang sudah didesentralisasikan, ujar Najelaa, memang perlu seluruh komponen terkait duduk bersama lagi. Peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah harus jelas.
Dalam rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR dengan organisasi guru, rencana moratorium UN juga disinggung. Kondisi sarana/prasarana sekolah belum ideal. Bukan hanya masih banyak ruang kelas yang rusak, fasilitas penting lainnya, seperti perpustakaan, laboratorium, dan bengkel kerja, juga kurang.
"Meski guru diharapkan tetap bisa mengajar secara kreatif di tengah keterbatasan sarpras pendidikan, kami menganggap sarana prasarana tetap dibutuhkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan," kata Ketua Panja Abdul Fikri.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia M Ramli Rahim mengatakan, penggunaan dana pendidikan yang belum terbukti mendukung mutu pendidikan, seperti dana UN, seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan fasilitas dasar yang dibutuhkan sekolah. Dengan penguatan kompetensi guru, kemajuan pendidikan memiliki harapan.
Kelengkapan sarana
Wacana moratorium UN juga bersambut di daerah. Kepala SMP Negeri 2 Palangkaraya Muhammad Usman dan Guru Fisika SMP Negeri 2 Palangkaraya Wawan Heriyadi, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nurul Edy, sepakat fungsi UN sebagai alat pemetaan mutu pendidikan secara nasional masih diperlukan.
Namun, Usman mengatakan, kelengkapan sarana prasarana penunjang mutu juga sangat perlu distandarkan. Memang perlu dikaji lagi seperti apa bentuknya sehingga pemetaan secara nasional bisa diketahui.
Sebagian guru di Tasikmalaya, Jawa Barat, siap menggelar ujian kelulusan mandiri. Namun, guru SD 2 Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Opik Abdillah mengingatkan, infrastruktur belajar dan ujian akhir juga harus disiapkan dan diperkuat di tiap sekolah. "Khususnya bagi kami yang mengajar di pelosok. Jangan sampai kesenjangan infrastruktur pendidikan menghambat pelaksanaan ujian akhir di tingkat daerah," katanya. (ELN/DKA/CHE/DMU)
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 November 2016, di halaman 12 dengan judul "Ukuran Mutu Bukan Hanya UN".
__._,_.___
Posted by: Dhitta Puti Sarasvati <dputi131@gmail.com>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.
---------- http://groups.yahoo.com/group/cfbe ----------
Arsip Milis: http://groups.yahoo.com/group/cfbe/messages
Website: http://www.cbe.or.id
Hanya menerima daily digest: cfbe-digest@yahoogroups.com
Tidak menerima email: cfbe-nomail@yahoogroups.com
Kembali ke normal: cfbe-normal@yahoogroups.com
Berhenti berlangganan: cfbe-unsubscribe@yahoogroups.com
----------------- cfbe@yahoogroups.com -----------------
Arsip Milis: http://groups.yahoo.com/group/cfbe/messages
Website: http://www.cbe.or.id
Hanya menerima daily digest: cfbe-digest@yahoogroups.com
Tidak menerima email: cfbe-nomail@yahoogroups.com
Kembali ke normal: cfbe-normal@yahoogroups.com
Berhenti berlangganan: cfbe-unsubscribe@yahoogroups.com
----------------- cfbe@yahoogroups.com -----------------
.
__,_._,___
0 komentar:
Posting Komentar