Diperlukan Kebijakan Kreatif
Penataan Guru secara Efisien Mampu Hemat Triliunan Rupiah
0 komentar
JAKARTA, KOMPAS — Untuk mengatasi problem kekurangan guru, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang kreatif. Mereka tak bisa melulu mengandalkan arahan pemerintah pusat. Meski demikian, pendampingan tetap harus diberikan kepada jajaran pemerintah daerah.
Hal ini mengemuka dari paparan USAID PRIORITAS yang telah mengimplementasikan Program Penataan dan Pemerataan Guru di 50 kabupaten di tujuh provinsi dalam diskusi bersama Kompas di Jakarta, Kamis (24/11). Penjelasan disampaikan Stuart Wetson, Direktur Program; Mark Heyward, Penasihat Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan; serta Aos Santosa, Senior Spesialis Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan USAID PRIORITAS.
Wetson mengatakan, komitmen untuk membereskan distribusi guru yang tidak merata bisa tuntas jika pemerintah daerah dibantu dan didampingi. Tidak cukup dengan petunjuk teknis dari pusat.
"Pemda perlu didampingi untuk menganalisis data kondisi guru, mencari solusi alternatif yang sesuai, berkonsultasi publik kepada pihak-pihak terkait untuk mendapat dukungan, hingga implementasi. Perlu pula fleksibilitas dalam mengatasi masalah ini sesuai kondisi sekolah atau daerah," ujar Wetson.
Seperti diberitakan Kompas, Indonesia kelebihan 155.408 guru. Namun, akibat distribusi tenaga pengajar yang tidak merata, banyak sekolah dan daerah yang malah kekurangan guru. Di tengah jumlah guru yang berlebih, ironisnya lagi, Indonesia justru kekurangan guru tetap (guru PNS dan guru tetap yayasan) sebesar 550.604 orang.
Tergantung kondisi lokal
Aos mengatakan, panduan penataan guru sudah dikeluarkan sejak 2007 hingga Surat Keputusan Lima Menteri 2011. Namun, banyak daerah tak mampu melakukannya karena tidak memahami cara yang efektif.
Solusi kebijakan untuk mengatasi problem kekurangan guru bervariasi, tergantung kondisi lokal. Beberapa sekolah kecil yang masih terjangkau bisa digabungkan. Adapun di sekolah yang terisolasi, bisa diterapkan metode kelas rangkap. Syaratnya, gurunya harus dilatih khusus agar mampu mengelola kelas rangkap dengan baik.
Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang banyak memiliki sekolah kecil, ditempuh kebijakan menggabungkan sekolah-sekolah kecil yang berada di satu desa. Adapun solusi kelas rangkap diterapkan di sekolah kecil yang tidak dapat digabung.
Selain itu, menurut kajian USAID PRIORITAS, penataan dan pemerataan guru yang efisien secara nasional dapat menciptakan penghematan Rp 23 triliun per tahun. Penghematan ini diperoleh dari efisiensi guru serta penggabungan sekolah-sekolah.
(ELN)
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 November 2016, di halaman 11 dengan judul "Diperlukan Kebijakan Kreatif".
Posted by: Dhitta Puti Sarasvati <dputi131@gmail.com>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
Arsip Milis: http://groups.yahoo.com/group/cfbe/messages
Website: http://www.cbe.or.id
Hanya menerima daily digest: cfbe-digest@yahoogroups.com
Tidak menerima email: cfbe-nomail@yahoogroups.com
Kembali ke normal: cfbe-normal@yahoogroups.com
Berhenti berlangganan: cfbe-unsubscribe@yahoogroups.com
----------------- cfbe@yahoogroups.com -----------------
0 komentar:
Posting Komentar