Wapres: Benahi Pendidikan Guru
Sistem Pengangkatan Guru Didorong Berpola Ikatan Dinas seperti Militer
0 komentar
JAKARTA, KOMPAS — Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia ke-8 resmi dibuka Rabu (12/10) malam. Arah kebijakan pendidikan guru menjadi bahasan utama selama dua hari ke depan. Pengelolaan persiapan tenaga pendidik perlu ditata secara mendasar dan holistik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang membuka konvensi mengatakan, 60 persen dari anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah sudah diberikan untuk kesejahteraan guru. "Akan tetapi, kualitas pendidikan secara umum belum setara dengan insentif itu," katanya. Acara pembukaan tersebut dihadiri Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Hadir pula Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Paivi Hiltunen-Toivio.
Kalla meminta pendidikan guru dikelola dengan baik. Salah satu caranya, mengadakan berbagai program yang menambah wawasan para pendidik guru, seperti pertukaran dosen dengan antar-peguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Juga sinergi dengan lembaga-lembaga penelitian agar pendidikan guru selalu lekat dengan perkembangan teknologi dan sosial yang mutakhir.
Menurut Kalla, selama ini rasio guru dengan murid sudah sangat memadai, yaitu 1 : 18. "Rasio ini sudah tergolong mewah," kata Kalla, seraya menekankan agar ke depan distribusi guru ditata secara serius..
Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) VIII ini membahas setidaknya empat pokok masalah utama terkait pendidikan guru. Keempat hal tersebut adalah kualitas sistem pendidikan guru yang belum memiliki standar, sistem pengangkatan guru yang belum didasari kebutuhan di lapangan, tersendatnya pengembangan potensi dan karier guru, serta kesejahteraan guru.
Konvensi kali ini diikuti 12 lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) negeri, perwakilan dari asosiasi 380 LPTK swasta, dan 29 fakultas keguruan dan ilmu kependidikan se-Indonesia.
Perekrutan guru
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Rochmat Wahab menuturkan, salah satu jalan keluar yang diusulkan di dalam Konaspi VIII adalah sistem perekrutan calon guru agar tidak menggunakan sistem serupa dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ataupun Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Alasannya, menjadi guru harus dilandasi panggilan jiwa.
"Sedari awal, pelamar yang ingin masuk ke jurusan pendidikan harus mempunyai keinginan untuk mengabdi mencerdaskan bangsa," ujar Rochmat.
Karena itu, sistem perekrutannya harus melalui berbagai tahap, mulai dari ujian tertulis hingga wawancara, sehingga yang terpilih untuk mengikuti pendidikan keguruan benar-benar bibit yang layak.
Ia mengingatkan isi Deklarasi Yogyakarta yang dicanangkan pada Konaspi VII pada tahun 2012. Kala itu, dideklarasikan generasi emas Indonesia pada tahun 2045 berjiwa Pancasila, memiliki kecakapan global, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai nilai-nilai kultural bangsa demi kemajuan manusia.
"Otomatis, guru sebagai garda terdepan harus benar-benar diseleksi dan dididik dengan baik. Pada akhir masa pendidikan, calon guru hendaknya memiliki jiwa untuk bisa membimbing sesama manusia," ujar Rochmat.
Serupa militer
Rektor Universitas Negeri Surabaya Warsono menggarisbawahi pentingnya menerapkan sistem pendidikan guru berasrama. Ini berdasarkan prinsip bahwa guru adalah orang yang digugu dan ditiru.
Digugu berarti memiliki kecakapan intelektual. Adapun ditiru berarti memiliki sikap yang patut diteladani. "Pengembangan sikap positif hanya bisa melalui pembiasaan. Dengan sistem pendidikan berasrama, para calon guru dibina di dalam lingkungan yang mengharuskan mereka menerapkan perilaku ideal selama 24 jam setiap hari," ujarnya.
Ia juga mengemukakan gagasan mengenai pengangkatan guru berdasarkan ikatan dinas, serupa dengan sistem yang diterapkan oleh militer. Pasalnya, selama ini pengangkatan ataupun mutasi guru merupakan kewenangan pemerintah daerah. Salah satu akibatnya adalah persebaran guru yang tidak merata. Bahkan, ada beberapa daerah yang mengalami penumpukan guru.
"Dengan ikatan dinas, setiap guru memiliki kesempatan yang sama dalam mengabdi di Tanah Air," kata Warsono.
Warsono mengatakan, saat ini belum ada konstruksi pendidikan guru yang jelas. Akibatnya, setiap LPTK berjalan sesuai standar masing-masing. Hal ini menyebabkan kualitas para calon guru yang dihasilkan beragam.
"Konaspi adalah kesempatan emas merumuskan kembali landasan falsafah, struktur kurikulum, hingga penerapan pendidikan guru sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa depan," katanya. (DNE)
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Oktober 2016, di halaman 11 dengan judul "Wapres: Benahi Pendidikan Guru".
Posted by: Dhitta Puti Sarasvati <dputi131@gmail.com>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
Arsip Milis: http://groups.yahoo.com/group/cfbe/messages
Website: http://www.cbe.or.id
Hanya menerima daily digest: cfbe-digest@yahoogroups.com
Tidak menerima email: cfbe-nomail@yahoogroups.com
Kembali ke normal: cfbe-normal@yahoogroups.com
Berhenti berlangganan: cfbe-unsubscribe@yahoogroups.com
----------------- cfbe@yahoogroups.com -----------------
0 komentar:
Posting Komentar