Re: [aids-ina] SURAT TERBUKA UNTUK JOKOWI : KORBAN NAPZA MENOLAK EKSEKUSI HUKUMAN MATI

Dear Herru,

Apakah ada versi Bhs Inggrisnya?

Kalau ada bisa diteruskan ke https://www.change.org/ supaya bisa menarik perhatian masyarakat asing.

Banyak individu yang secara prinsip tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman mati.

Salam,

Priyadi

On Monday, 19 January 2015, 13:47, "Herru Pribadi herru_stigma@yahoo.co.id [aids-ina]" <aids-ina@yahoogroups.com> wrote:

Manteman   yang baik, terlampir saya kirimkan versi akhir Surat Terbuka Korban   Napza Menolak Hukuman Mati. Mohon bantuan kawan-kawan untuk   mensirkulasikan surat ini ke jaringan kawan-kawan. Semakin banyak   individu/organisasi yang bersedia ikut menandatangani/endorse surat ini   semakin baik. Bagi individu/organisasi yang ingin namanya tercantum sebagai penandatangan harap menghubungi Arinta di adea@lbhmasyarakat.org ditunggu paling lambat hari ini JUMAT, 16 JANUARI 2015, JAM 12:00 WIB.

Herru,
____________________________________________________________________________
Jakarta, 16 Januari 2015
 
Kepada Yth.
Bapak Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Di tempat
 
Perihal: Surat Terbuka Korban Narkotika Menolak Eksekusi Terpidana Mati Narkotika
 
Dengan hormat,
 
Sehubungan   dengan rencana eksekusi mati terhadap enam orang terpidana mati kasus   narkotika yang akan diadakan pada hari Minggu, 18 Januari 2015, kami   yang bertanda tangan di bawah ini, individu-individu korban peredaran   gelap narkotika, organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu   narkotika maupun organisasi berbasis komunitas pemakai/pecandu   narkotika, bersama surat ini hendak menyampaikan sikap sebagai berikut:
 
1.      Kami   menolak hukuman mati dan rencana eksekusi yang akan dilakukan dalam   waktu sangat dekat terhadap para terpidana mati narkotika dengan alasan:
a.       Pertama,   hukuman mati dan eksekusi mati telah terbukti gagal menurunkan angka   kejahatan narkotika dan tidak berhasil mengurangi laju jumlah pecandu   atau pemakai narkotika di Indonesia. Sejak Undang-Undang Narkotika Nomor   22 Tahun 1997 diterapkan hingga kini berlaku Undang-Undang Narkotika   Nomor 35 Tahun 2009, hukuman mati terus dijatuhkan kepada para pelaku   kejahatan peredaran gelap narkotika. Namun faktanya, jumlah kejahatan   peredaran gelap narkotika dan jumlah pecandu narkotika justru tidak   menunjukkan tanda-tanda penurunan. Oleh karena itu alternatif   penghukuman harus dipikirkan untuk mengatasi peredaran gelap narkotika   dan bukannya terus mengandalkan penghukuman yang tidak efektif.
 
b.      Kedua, sebagai   orang-orang yang paham seluk-beluk kejahatan peredaran gelap narkotika,   kami melihat bahwa pada praktiknya mayoritas mereka yang terjerat hukum   dan kemudian akhirnya dijatuhi hukuman mati adalah orang-orang yang   lemah, rentan dieksploitasi secara psikologis, dan terdesak himpitan   keuangan, yang dipaksa atau terpaksa menjadi kurir narkotika dan     bukanlah gembong narkotika yang sesungguhnya. Label "bandar narkotika"   tidaklah dapat disamaratakan kepada semua terpidana mati narkotika   terutama kepada mereka yang perempuan, sebab posisi perempuan di dalam   kejahatan narkotika sangatlah rentan. Perempuan di dalam bisnis   narkotika tidak dapat dilepaskan dari bisnis perdagangan manusia maupun   kekerasan terhadap perempuan akibat ketidaksetaraan jender. Terjeratnya   perempuan di dalam kejahatan narkotika seringnya karena ditipu,   dimanipulasi dan diberi janji kosong. Ketika perempuan tersebut   tertangkap karena narkotika, penegakan hukum secara buta menuduh mereka   terlibat dalam rantai peredaran gelap narkotika dan luput melihat fakta   bahwa mereka menjadi korban perdagangan manusia atau korban kekerasan   dari pasangannya. Salah satu terpidana mati perempuan yang akan segera   dieksekusi, Rani Andriani, adalah contoh perempuan yang terjerat dalam   kejahatan narkotika karena tertipu oleh mafia narkotika dan tertekan   secara ekonomi dan psikologi.[1]
 
c.       Ketiga,   hukuman mati dan eksekusi mati terhadap pelaku kejahatan peredaran   gelap narkotika sesungguhnya merugikan komunitas pecandu/pemakai   narkotika. Ketika terpidana mati narkotika dieksekusi, maka para bandar   besar narkotika akan terus mencari, menemukan dan mengeksploitasi   individu-individu rentan lainnya yang terpaksa menjadi kurir narkotika.   Komunitas pecandu/pemakai narkotika bisa menjadi target para bandar   mencari kurir-kurir tersebut karena pecandu/pemakai narkotika adalah   orang-orang yang dipandang sudah mengetahui lapangan dan orang-orang   lain yang bisa dijadikan target pembeli. Para pecandu/pemakai narkotika,   dengan segala kerentanan sosial-ekonominya justru bisa menjadi semakin   terjerumus ke dalam peredaran gelap narkotika. Kebijakan ini kami   pandang bertolak belakang dengan komitmen Nawa Cita Bapak Presiden Joko   Widodo yang hendak merangkul para pecandu/pemakai narkotika.  
 
d.      Keempat,   kami memandang bahwa eksekusi mati terhadap terpidana mati narkotika   adalah wujud cuci tangan negara yang telah gagal menjaga yurisdiksi   Indonesia dari masuknya peredaran gelap narkotika. Negara seharusnya   berupaya maksimal dengan menjaga wilayah perbatasan Indonesia agar tidak   sampai dimasuki oleh narkotika gelap. Tetapi yang terjadi adalah negara   justru melimpahkan beban kesalahannya kepada para terpidana mati   narkotika.
 
2.      Sebagai   orang-orang yang mengetahui dan merasakan betul dampak buruk peredaran   gelap narkotika, kami juga ingin agar peredaran gelap narkotika bisa       dihentikan dan tidak sampai memakan korban lagi. Kami sudah lelah dengan   maraknya peredaran gelap narkotika. Posisi kami menolak hukuman mati   dan eksekusi terpidana mati narkotika bukanlah berarti kami mendukung   bandar narkotika. Kami sepenuhnya mendukung upaya penghukuman yang   berat kepada gembong narkotika yang sesungguhnya, tetapi hukuman mati   dan eksekusi bukanlah jawaban yang tepat atas persoalan yang muncul. 
 
3.      Berdasarkan   uraian tersebut di atas, kami mendesak Bapak Presiden Joko Widodo agar   segera menghentikan eksekusi mati terhadap para terpidana mati   narkotika, meninjau kembali secara serius dan sungguh-sungguh setiap   kasus terpidana mati narkotika, dan mengevaluasi kebijakan penegakan   hukum narkotika Indonesia agar benar-benar bisa mengatasi peredaran   gelap narkotika dan membantu pemulihan ketergantungan para   pecandu/pemakai narkotika. 
 
Demikian Surat Terbuka ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
 
Hormat kami,
 
Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), Indonesia
Forum Korban Napza, Indonesia
Jaringan Pemantau Pelanggaran HAM pada Pengguna NAPZA (JPP-HAM), Indonesia
Yayasan STIGMA, Jakarta
PERFORMA, Semarang
Yayasan ORBIT, Surabaya
Empowerment and Justice Action (EJA), Surabaya


 
Terima kasih,      
Herru Pribadi  
Jl. H. MUHI RAYA, Anggrek VI No. 5. Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan   
DKI Jakarta,   
Hp:081310165801  
email: herru_stigma@yahoo.co.id