Politik Anggaran KKP Lupakan Pemberdayaan Nelayan
Kamis, 18 Desember 2014 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan ternyata selama ini lebih banyak menghamburkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk program di luar urusan pemberdayaan nelayan. Dalam catatan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), sekitar 65,2 persen anggaran KKP dipergunakan untuk Infrastruktur dan Belanja Barang dan Jasa.
Anggaran KKP tahun ini memang naik dari sebelumnya sebesar Rp5,78 triliun di tahun 2014 menjadi sekitar Rp6,36 triliun di tahun 2015. Berdasarkan dokumen APBN KKP tahun 2015, dari jumlah dana itu, hanya sekitar 34,8 persen saja yang digunakan untuk masyarakat dan pemerintah daerah di 34 provinsi.
Dari jumlah itupun sebagian besar yaitu 29,6 persen kembali dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa. Sementara upaya pemberdayaan masyarakat berbentuk penyaluran dana tunai hanya dialokasikan sebesar 5,2 persen untuk kelompok usaha garam, rumput laut, perikanan tangkap dan budidaya.
Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim mengatakan, peningkatan produksi perikanan masih menjadi prioritas pemerintah. "Tantangannya adalah selama ini kenaikan produksi tidak memberikan kesejahteraan kepada nelayan," katanya dalam siaran pers yang diterimaGresnews.com, Kamis (18/12).
Tabel: Program, Indikator Kerja dan Target KKP 2015
No
Program
Indikator kerja
Target
1
Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap
Jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan
Jumlah pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan UPT Pusat
Produksi perikanan tangkap
Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha bersama (KUB) yang mandiri (lokasi
5
23
6,2 juta ton
2
Program pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil
(1) Produksi garam
(2) Gugus pulau yang dikembangkan sebagai sentra wisata bahari dan perikanan;
(3) jumlah kawasan konservasi perairan;
(4) pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang difasilitasi pengembangan ekonominya
2,5 juta ton
3
16,5 juta hektare
15 pulau
3
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
umlah produksi induk unggul (juta induk)
Jumlah unit pembudidayaan tersertifikat CBIB (unit; kumulatif)
Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air tawar
10
20 kawasan
4
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jumlah operasi kapal pengawas
116 operasi kapal
5
Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Perikanan
Lokasi pengembangan sarana prasarana pemasaran
Jumlah eksportir hasil perikanan berskala UKM yang dibina dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing
10
60
6
Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat yang memenuhi persyaratan ekspor (unit)
Penolakan ekspor hasil perikanan pada negara mitra (kasus)
Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona melalui tindakan karantina di exit dan entrypoint
Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di OPI
550
≤10
100%
Sumber: Nota Keuangan APBN 2015
Ditambah lagi, kata Halim, daya saing produk perikanan dari kampung-kampung nelayan yang belum serius digarap. Ironisnya perluasan kawasan konservasi perairan juga dijadikan sebagai target pelaksanaan anggaran.
Akibatnya, luasan wilayah tangkap nelayan menyempit, modal melaut dan harga jual hasil tangkapan ikan tidak sebanding.
"Dengan perkataan lain, politik anggaran Presiden Jokowi belum menyasar upaya perlindungan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan nelayan," tambah Halim.
Lebih parah lagi, pemerintah ikut terlibat dalam praktik perusakan ekosistem pesisir dan laut melalui reklamasi lahan seperti di Kabupaten Kayong Utara (Kalimantan Barat) senilai Rp5 miliar. Selain itu ada pula program lanjutan reklamasi kavling industri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebesar Rp731,8 juta.
"Mendapati politik anggaran di atas, tahun 2015 masih menjadi masa suram pembangunan kelautan dan perikanan bagi masyarakat perikanan skala kecil yaitu nelayan, perempuan nelayan, petambak garam dan budidaya," kata Halim.
Redaktur : Muhammad Agung Riyadi
Sumber:http://www.gresnews.com/mobile/berita/sosial/21301812-politik-anggaran-kkp-lupakan-pemberdayaan-nelayan/
Posted by: KIARA Indonesia <kiara_indonesia@yahoo.com>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
Gunakan bahasa yang sopan dan bersikap dewasa
Berlangganan: lingkungan-subscribe@yahoogroups.com
Berhenti : lingkungan-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Lingkungan tidak menerima segala bentuk ATTACHMENT, bila ada
yang akan kirim ATTACH harap di-COPY & PASTE di BADAN EMAIL.
===== Motto:Lestari dan berseri Indonesiaku ======
Arsip berita-berita lingkungan di Indonesia :
http://groups.yahoo.com/group/berita-lingkungan/
Berlangganan : berita-lingkungan-subscribe@yahoogroups.com
0 komentar:
Posting Komentar